Sangga Canopy
Penguatan Tata Kelola Hutan melalui Kolaborasi
Pendekatan Terpadu Multi‑Pemangku Kepentingan untuk Konservasi Hutan Mendawak
Mendawak didominasi oleh konsesi industri yang seluruhnya beroperasi berdasarkan aturan spesifik masing‑masing komoditas, yang tersebar di antara hutan desa yang dikelola di bawah beragam regulasi pemerintah dan klasifikasi tata guna lahan. Oleh karena itu, upaya mendorong konservasi hutan pada skala bentang alam di Mendawak membutuhkan pendekatan yang adaptif dan terpadu, dengan menempatkan kolaborasi multipihak sebagai prioritas utama.
Sangga Bumi Lestari menerapkan pendekatan Sangga Canopy, melalui penguatan kolaborasi multipihak, pembentukan kesepakatan pengelolaan hutan bersama para pemangku kepentingan, pengembangan perencanaan tata guna lahan terpadu, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk terlibat dalam inisiatif-inisiatif yang berdampak positif bagi hutan.
Pembentukan Kelompok Kerja Multipihak
Melestarikan hutan dan satwa liar di lanskap yang kompleks dan didominasi konsesi seperti Mendawak membutuhkan komitmen dari seluruh aktor kunci. Sangga Bumi Lestari membentuk Kelompok Kerja Multi Pemangku Kepentingan sebagai forum netral yang difasilitasi oleh pemerintah, di mana masyarakat, perusahaan, dan otoritas dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama di bidang konservasi dan pembangunan.
Kelompok Kerja ini menyediakan ruang aman untuk dialog, koordinasi, serta penyusunan kesepakatan pengelolaan bersama yang konkret di berbagai inisiatif kehutanan, keanekaragaman hayati, dan pembangunan masyarakat.
Memfasilitasi Pengelolaan Lahan Desa yang Terstandar
Klasifikasi tata guna lahan yang kompleks dan regulasi yang terfragmentasi di Indonesia menyulitkan desa dalam mengelola lahan, melindungi hutan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat—terutama di lanskap yang didominasi konsesi seperti Mendawak. Sangga Bumi Lestari mendukung desa‑desa untuk mengembangkan perencanaan tata guna lahan yang terstandar dan diakui secara hukum, yang mengintegrasikan konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan memperkuat perencanaan tata ruang desa dan mengintegrasikannya ke dalam proses formal perencanaan pembangunan serta penganggaran desa, kami memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara lebih setara dengan aktor pemerintah dan perusahaan, sekaligus mengamankan mata pencaharian mereka dalam jangka panjang.
Membangun Kemitraan Publik-Swasta
Di Mendawak, konsesi industri memainkan peran yang menentukan dalam membentuk lanskap, mata pencaharian, dan hasil hasil konservasi. Sangga Bumi Lestari membangun kemitraan publik–swasta yang mempertemukan perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan tata kelola hutan, memperkuat mata pencaharian, serta menghasilkan dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang bermakna.
Melalui fasilitasi dialog serta penyelarasan kebutuhan masyarakat dengan kerangka regulasi dan standar industri, kami membantu mentransformasi hubungan yang kompleks menjadi solusi kolaboratif yang berbasis pada konteks lokal.
Pemantauan Independen Program CSR
Di Kalimantan Barat, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bersifat wajib, namun belum terdapat mekanisme formal untuk memantau kualitas maupun dampaknya. Sangga Bumi Lestari tengah mengembangkan sistem independen untuk mendokumentasikan, memverifikasi, dan menilai inisiatif CSR di seluruh wilayah Mendawak.
Dengan meningkatkan transparansi serta menyelaraskan kegiatan CSR dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan masyarakat, kami mendukung pelaksanaan CSR yang lebih efektif, akuntabel, dan berdampak nyata.
Meningkatkan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat
Masyarakat adat di Mendawak telah mengelola hutan secara turun‑temurun selama beberapa generasi, namun sering kali belum memiliki pengakuan hukum formal atas hak‑hak mereka. Sangga Bumi Lestari mendukung komunitas adat untuk memperoleh pengakuan resmi atas status dan wilayah adat, sehingga memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan tata guna lahan serta melindungi hutan dari tekanan eksternal.
Melalui penguatan jalur menuju pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat, kami membantu meletakkan fondasi bagi tata kelola hutan adat yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Mendorong Perhutanan Sosial Berbasis Pembangunan
Kebijakan perhutanan sosial di Indonesia menawarkan berbagai skema untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, namun banyak skema yang berorientasi pada pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sangga Bumi Lestari mengembangkan model‑model perhutanan sosial yang memperkuat mata pencaharian, meningkatkan pengelolaan hutan, serta menunjukkan bagaimana pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dengan mendukung proses peninjauan, pelaksanaan, dan pemantauan skema perhutanan sosial yang inovatif, kami memposisikan Mendawak sebagai studi kasus hidup bagi tata kelola hutan yang berfokus pada pembangunan.
Membangun Basis Data Keanekaragaman Hayati Skala Lanskap
Upaya konservasi pada skala bentang alam yang efektif di Mendawak masih terkendala oleh keterbatasan data keanekaragaman hayati, khususnya di dalam wilayah konsesi industri. Sangga Bumi Lestari tengah membangun basis data keanekaragaman hayati skala lanskap untuk menyediakan landasan ilmiah bagi perencanaan konservasi, restorasi hutan, dan pengelolaan tata guna lahan terpadu.
Melalui pelaksanaan survei lapangan dan dorongan untuk berbagi data, kami meningkatkan pemahaman tentang sebaran spesies serta mengidentifikasi habitat‑habitat prioritas di seluruh lanskap Mendawak.
